detikcom

Sulitnya Meminta Surat Keterangan Lunas dari Bukopin

Jonny - suaraPembaca
Minggu, 24/02/2013 08:37 WIB
Jakarta - (Surat Keterangan Lunas telah dikirim melalui fax sesuai permintaan Bapak Jonn)

Pada tanggal 2 Februari 2013, saya mengajukan permohonan surat keterangan penutupan kartu atas kartu kredit Bukopin yang sudah ditutup dikarenakan kolektibilitas Kartu Kredit saya DPK.

Petugas call centre Bukopin mengatakan bahwa proses pembuatan surat keterangan memakan waktu 14 hari kerja dan saya diharuskan membuat surat pernyataan penghapusan kolektibilitas BI Checking dengan status tidak lancar ke customer service Kartu Kredit Bank Bukopin.

Ternyata sampai dengan tanggal 17 Februari 2013, surat tersebut belum datang, dan menurut call centre surat tersebut baru diproses tanggal 14 Februari 2013 dan batas waktu 14 hari kerja tanggal 21 Februari 2013.

Akan tetapi sampai dengan saat ini surat tersebut belum saya terima, bahkan saya mendapatkan tagihan dari Bank Bukopin sebesar Rp 194.850 dengan status tanggal cetak 18 Februari 2013.

Saya bingung dengan perlakuan Bank Bukopin kepada saya dan apa yang harus saya lakukan. Semoga Manajemen Bank Bukopin dapat memproses hal kecil ini secepatnya dan dapat bertanggungjawab atas hal tersebut.


Jonny
Jl Rambutan Barat III Jakarta
jonny8612@yahoo.com
081286996277


(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%
Poling Index »

John F Kennedy menyatakan "My loyality to my party ends where my loyality to the country begins" VS Megawati yang mengatakan "Presiden dan wapres memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai". Pilih mana?