detikcom

Sulitnya Meminta Surat Keterangan Lunas dari Bukopin

Jonny - suaraPembaca
Minggu, 24/02/2013 08:37 WIB
Jakarta - (Surat Keterangan Lunas telah dikirim melalui fax sesuai permintaan Bapak Jonn)

Pada tanggal 2 Februari 2013, saya mengajukan permohonan surat keterangan penutupan kartu atas kartu kredit Bukopin yang sudah ditutup dikarenakan kolektibilitas Kartu Kredit saya DPK.

Petugas call centre Bukopin mengatakan bahwa proses pembuatan surat keterangan memakan waktu 14 hari kerja dan saya diharuskan membuat surat pernyataan penghapusan kolektibilitas BI Checking dengan status tidak lancar ke customer service Kartu Kredit Bank Bukopin.

Ternyata sampai dengan tanggal 17 Februari 2013, surat tersebut belum datang, dan menurut call centre surat tersebut baru diproses tanggal 14 Februari 2013 dan batas waktu 14 hari kerja tanggal 21 Februari 2013.

Akan tetapi sampai dengan saat ini surat tersebut belum saya terima, bahkan saya mendapatkan tagihan dari Bank Bukopin sebesar Rp 194.850 dengan status tanggal cetak 18 Februari 2013.

Saya bingung dengan perlakuan Bank Bukopin kepada saya dan apa yang harus saya lakukan. Semoga Manajemen Bank Bukopin dapat memproses hal kecil ini secepatnya dan dapat bertanggungjawab atas hal tersebut.


Jonny
Jl Rambutan Barat III Jakarta
jonny8612@yahoo.com
081286996277


(wwn/wwn)

Share:



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
  • Senin, 26/01/2015 09:04 WIB
    Pertobatan Moral dan Etis Penegak Hukum
    Drama hukum menegangkan bumi nusantara telah digelar nyata, bukan fiksi tapi realita. Sikap maryarakat nyata terbelah, tidak seperti Cicak vs Buaya jilid 1 yang sangat terang menderang seluruh komponen bangsa mendukung dibalik KPK.
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?