detikcom

Sulitnya Meminta Surat Keterangan Lunas dari Bukopin

Jonny - suaraPembaca
Minggu, 24/02/2013 08:37 WIB
Jakarta - (Surat Keterangan Lunas telah dikirim melalui fax sesuai permintaan Bapak Jonn)

Pada tanggal 2 Februari 2013, saya mengajukan permohonan surat keterangan penutupan kartu atas kartu kredit Bukopin yang sudah ditutup dikarenakan kolektibilitas Kartu Kredit saya DPK.

Petugas call centre Bukopin mengatakan bahwa proses pembuatan surat keterangan memakan waktu 14 hari kerja dan saya diharuskan membuat surat pernyataan penghapusan kolektibilitas BI Checking dengan status tidak lancar ke customer service Kartu Kredit Bank Bukopin.

Ternyata sampai dengan tanggal 17 Februari 2013, surat tersebut belum datang, dan menurut call centre surat tersebut baru diproses tanggal 14 Februari 2013 dan batas waktu 14 hari kerja tanggal 21 Februari 2013.

Akan tetapi sampai dengan saat ini surat tersebut belum saya terima, bahkan saya mendapatkan tagihan dari Bank Bukopin sebesar Rp 194.850 dengan status tanggal cetak 18 Februari 2013.

Saya bingung dengan perlakuan Bank Bukopin kepada saya dan apa yang harus saya lakukan. Semoga Manajemen Bank Bukopin dapat memproses hal kecil ini secepatnya dan dapat bertanggungjawab atas hal tersebut.


Jonny
Jl Rambutan Barat III Jakarta
jonny8612@yahoo.com
081286996277


(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 12/09/2014 22:32 WIB
    Menelisik Determinan Rasio Pajak
    Di awal masa pemerintahan Jokowi, isu fiscal space di APBN kembali menjadi perhatian. Berbagai alternatif solusi muncul untuk menanggulangi hal ini. Diantaranya adalah melalui peningkatan rasio pajak.
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
46%
Kontra
54%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?