detikcom

Penipuan Online oleh Zalora Elektronik

Evi Marlita - suaraPembaca
Jumat, 05/04/2013 11:09 WIB
Jakarta - Selasa, 2 April 2013 saya melakukan pembelian kamera Canon EOS 1D-X di zaloraelektronik.com (Zalora Elektronik Media Online Shop Indonesia) dengan alamat Komplek Delta Villa, Batam, telepone, 082377124888.

Saya menghubungi Zalora Elektronik dan diminta untuk transfer sebesar Rp 1.973.000. Setelah transfer, saya menghubungi Zalora Elektronik dan dijanjikan kamera akan dikirim besok harinya.

Esok paginya saya dihubungi lagi oleh Zalora Elektronik dan diminta untuk melakukan transfer lagi sebesar Rp 3.700.000 sebagai jaminan untuk mendapatkan nomor anggota, dengan janji uang tersebut akan segera dikembalikan.

Saat itu saya mulai curiga bahwa ada yang tidak beres, dan saya bilang bahwa saya tidak punya dana saat itu. Namun Zalora Elektronik memaksa saya untuk segera transfer.

Saya kecewa karena saya merasa tertipu dengan bisnis online tersebut. Saya tidak habis mengerti, kenapa bisnis online penipu seperti itu, bisa memiliki website di internet.

Bagaimana saya akan mendapatkan uang saya yang sudah terlanjur saya transfer tersebut. Mohon bantuannya apabila ada yang bisa membantu saya dalam hal ini. Terima kasih,


Evi Marlita
Pinang Ranti, Jakarta Timur
cemu2504@icbp.indofood.co.id
021-57958822

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
Suara Pembaca Terbaru Index »
OpiniAnda Index »
  • Selasa, 16/09/2014 11:33 WIB
    'Mengobati' Pilkada Langsung Oleh Rakyat
    Penulis teringat seuntai kalimat ceramah Almarhum Dr.H. Zainuddin MZ, 'ibarat makan salak, bukan isinya yang kita makan tetapi kulitnya yang kita ambil lalu batunya kita telen, ya pasti rusak'.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?