detikcom

Manajemen Apartemen The Wave Mengecewakan

Isna - suaraPembaca
Jumat, 24/01/2014 14:22 WIB
Jakarta - Saya melakukan pembelian unit Apartemen The Wave (Bakrie Group) di bulan Juni 2013 dengan janji bisa checklist pada bulan Oktober-November 2013, setelah itu langsung serah terima.

Dijanjikan pula bahwa setelah serah terima bisa langsung ditempati dengan mengajukan ijin renovasi. Sebagai informasi, apartemen saya beli secara tunai dengan diangsur sebanyak empat kali.

Pada bulan 28 Oktober 2013, kami sudah dipanggil untuk checklist.Pada saat checklist pertama tersebut ada beberapa bagian apartemen yang kami minta diperbaiki dan dijanjikan akan selesai dalam 14 hari kerja.

Hingga akhir November 2013, tidak juga kunjung dipanggil untuk checklist kedua. Bahkan kami dipermasalahkan bahwa checklist hanya bisa apabila sudah lunas sedangkan cicilan saya baru lunas di akhir Desember 2013.

Saya sangat kecewa karena itu tidak sesuai perjanjian awal. Kenapa sekarang tiba-tiba berubah peraturannya? Oleh karena itu, cicilan yang seharusnya selesai di akhir Desember 2013, saya percepat untuk selesai di pertengahan Desember 2013.

Akhirnya saya dipanggil checklist kedua, tetapi ketika hendak serah terima, dipermasalahkan lagi. Dikatakan bahwa pembyaran saya kurang Rp 300 juta yang ternyata ada kesalahan input data di bagian sales.

Dan yang terakhir, janji bahwa setelah serah terima maka unit bisa langsung ditempati ternyata tak terbukti. Sapai saat ini diinformasikan bahwa apartemen belum layak huni.


Isna
The Wave Apartemen, Jakarta Selatan
isna.p.junus@gmail.com
08151802326

(wwn/wwn)

Share:



 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com,
OpiniAnda Index »
  • Jumat, 22/08/2014 08:51 WIB
    Lapangan Monas: Alun-alun Republik Indonesia
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menata kembali manajemen kawasan Monumen Nasional, sehubungan dengan kesemerawutan pedagang kaki lima serta parkir liar di kawasan tersebut.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%
Poling Index »

Gubernur Jokowi akan memberlakukan sistem pelat nomor ganjil dan genap untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jakarta. Setujukah Anda dengan sistem ini?